Analisis Pengelolaan Aset Idle di Pemerintah Daerah

Khaerul Umam; Reny Wardiningsih; Lalu Andika Noviawan

doi:10.37151/jsma.v16i2.201

Khaerul Umam Universitas Mataram
Reny Wardiningsih Universitas Mataram
Lalu Andika Noviawan Universitas Mataram

DOI: https://doi.org/10.37151/jsma.v16i2.201

Keywords: aset idle, pengelolaan aset tak terpakai, pemerintah daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk aset idle milik pemerintah daerah lombok tengah serta tindak lanjut terkait hal tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan yakni data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara secara langsung dan data sekunder yakni dokumen atau data aset.

Hasil penelitian diketahui bahwa aset idle berupa gedung dan bangunan yang dimiliki pemerintah daerah lombok tengah. Pengelolaan aset idle sama dengan pengelolaan aset pada umumnya dan aset-aset tersebut tidak ada pencatatan khusus serta masuk ke dalam aset tetap atau aset lainnya. Kurangnya minat dan partisipasi masyarakat terhadap aset tersebut menjadi pemicu munculnya aset idle. Secara umum, pengelolaan aset telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, meski demikian terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok tengah. Hal-hal tersebut yakni terkait pemeliharaan, penggunaan dan pemanfaatan terhadap beberapa aset sehingga aset-aset tersebut lebih produktif dan bermanfaat.

References

Alimus, E. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan dan Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu. Jurnal Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo, 6(1), 52–63.

Alkausar, M., Rarasati, A. D., & Berawi, M. A. (2018). Pemilihan Bisnis Properti Pada Aset IDLE Milik Negara Menggunakan Pendekatan Multikriteria. Jurnal Spektran, 6(2), 234–244.

Anartany, S. M., & Suseno, D. A. (2018). Strategi Optimalisasi Aset Idle Daerah Provinsi Jawa Tengah. Economics Development Analysis Journal, 7(1), 32–38.

Ekawati, Y., Syafina, L., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengamanan Aset Tetap Kota Subussalam. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, 9(3), 349–356.

Feijar, B. P. (2023). Pengelolaan Aset Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Depok. Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship, 5(2), 73–84.

Fuad Rakhman. (2019). Budget Implementation in a Risky Environment: Evidence From The Indonesian Public Sector. Asian Review of Accounting, 27(2), 162–176.

Haerudin. (2017, September 12). Upaya Distanak Lombok Tengah Memanfaatkan Lahan Terbengkalai. Https://Radarlombok.Co.Id/Upaya-Distanak-Lombok-Tengah-Memanfaatkan-Lahan-Terbengkalai.Html.

Ibrahim, F., & Ridwan. (2020). OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(4), 571–577.

Kapa, S., Ismail, N., & Tey, F. N. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP Pada BKD Kabupaten Nagekeo. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 5(2), 1–9.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/PMK.06/2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA. www.jdih.kemenkeu.go.id

Kumalasari, R. D. (2024). Budget Constraint Theory. Https://Binus.Ac.Id/Malang/2019/05/Budget-Constaint-Theory/.

Kurniyanta, A., Roziq, A., & Sularso, R. A. (2018). Analisis Pengaruh Manajemen Aset, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pendapatan Dengan Optimalisasi Aset IDLE Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Satuan Kerja KPKNL Jember). Bisma Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 12(1), 131–144.

Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3. Unit Penerbitan dan Percetakan STIE YKPN.

Mardiasmo. (2004). Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Good Governance, Democra-tization, Local Government Financial Management, Public Policy, Rein-venting Government, Accountability Probity, Value For Money, Participa-tory Development, Serial Otonomi Daerah. Andi Offset.

Meilasari, & Martadinata, S. (2020). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017-2019. Journal of Accounting, Finance, and Auditing, 2(2), 15–25.

Ode Herman, L., Didi, L., & Abidin, Z. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Aset pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 12(3), 116–125. https://ejournal.lppmunidayan.ac.id/index.php/administratio/

Pemerintah Republik Indonesia. (2005). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah , Pub. L. No. 17, 1 (2007).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pub. L. No. Nomor 7, 1 (2024).

Perdana, A. E. (2021, August 26). Perspektif Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Sebagai Modal Awal Pembangunan Nasional. Https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kpknl-Biak/Baca-Artikel/14179/Perspektif-Pengelolaan-Barang-Milik-Daerah-BMD-Sebagai-Modal-Awal-Pembangunan-Nasional.Html.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, Pub. L. No. 07, 1 (2005).

Premaiswari, N. M. W., & Digdowiseiso, K. (2023). Analisis Akuntabilitas Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengeloa Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Samratulangi, 10(2), 1260–1276.

Rimbano, D. (2016). Peran Auditor Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Adminika, 2(1), 128–136.

Rohmah, S. N. M., & Husnurrosyidah. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati. Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, 7(2), 96–102.

Sinto. (2024, June 29). Banyak Aset Terbengkalai, DPRD Lombok Tengah Usulkan Ranperda Pemberdayaan dan Pengelolaan. Https://Lombok.Tribunnews.Com/2024/06/29/Banyak-Aset-Terbengkalai-Dprd-Lombok-Tengah-Usulkan-Ranperda-Pemberdayaan-Dan-Pengelolaan#google_vignette.

Toansiba, Y. (2023). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Provinsi Papua Barat (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat). Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(8), 2090–2104.

Wahyuningsih, S. (2013). Metode Penlitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya. Universitas Trunojoyo Madura Press.